Home / Kotamobagu / Akademisi : BSG Jangan Benturkan Bupati Dan Gubernur

Akademisi : BSG Jangan Benturkan Bupati Dan Gubernur

TeropongBMR,Sulut – Adanya indikasi jajaran Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) membenturkan Gubernur Sulut dan beberapa kepala Daerah di Sulut terungkap dalam rapat fasilitasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Fasilitasi tersebut dipimpin Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Syafruddin dan dihadiri oleh Bupati Bolmong, Yasti S Mokoagow, Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, Walikota Manado, GSV Lumentut, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen dan Direktur Utama BSG, Jefry Dendeng.

Dalam pertemuan tersebut terungkap penyebab utama Pemkab Bolmong memindahkan Rekening Khas Umum Daerah (RKUD) dari BSG ke BNI diawal tahun 2018 lalu.

Menurut Yasti S Mokoagow bahwa adanya keterbatas pelayanan serta wanprestasinya BSG terhadap data RC yang ada di BSG “Adanya perbedaan data RC yang ada di Bank dan yang dimiliki Pemkab Bolmong ini menambah opini Discalimer dari BPK dan perbedaan data itu tidak diperbaiki,”Ucap Yasti.

Tidak hanya itu, menurutnya lagi adanya keterlambatan pencairan anggaran dan data PBB-P2 yang dilaunching tahun 2017 tidak disinkronkan “Setelah dilaunching pembayaran PBB-P2 tahun 2017 tidak disinkronkan dan tidak diinformasikan oleh Bank SulutGo. Bukan hanya itu, penetapan bunga kredit yang mencapai 19 persen dan ini dikeluhkan oleh PNS, yang seharusnya juga BSG tidak bisa memberikan pinjaman yang pemotongan gajinya mencapai 90 persen,”Katanya.

Bahkan Yasti mengungkapkan ada indikasi pihak BSG membenturkannya dengan Gubernur Sulut “Ada Indikasi Bank Sulut membenturkan saya dengan Gubernur, jika hal itu memang terbukti, maka saya siap fight dengan BSG,”Tegas Yasti, sembari menambahkan ada pernyataan salah satu Komisaris BSG bahwa saham Pemkab Bolmong kecil.

Menanggapi peryataan Bupati, Akademisi BMR menilai apa yang ungkapkan dalam rapat fasilitasi ada benarnya “Kalau dianalisa ada upaya membentur Bupati dan Gubernur. Bahwa pemindahaan RKUD ini sudah terjadi 1 tahun yang lalu tetapi kenapa baru saat ini ada riak dan gejolak bahkan baru kali ini ada peryataan dari Wakil Gubernur serta sejumlah elit politik Sulut,”Beber Rey Wahyudi Simbala.

Bahkan Simbala menilai rencana pemindahan RKUD oleh beberapa Daerah bukan mengikuti langkah Pemkab Bolmong, namun komitmen dari jajaran BSG merealisasikan Misi Perusahaan “Rencana pemindahan RKUD oleh beberapa Daerah itu lebih dikarenakan BSG kurang menjalankan Misi perusahaan dengan baik, bukan karena ada muatan politik,”Pungkasnya.

Penulis : Abdi F Sutomo

Bagikan Berita ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Menghadapi Era Revolusi industri 4.0 UMKM Kotamobagu Mendapat Pelatihan 

Kotamobagu,TBnews – Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ...