LSM : Kunjungan Komisi VII DPR RI, Hanya Pencitraan Dan Gagah Gagahan

Bolmong,TeropongBMR.Com – Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi VII DPR RI, Kamis 21/3 pagi tadi. Di lokasi tambang maut bukit Busa, desa Bakan, kecamatan Lolayan dinilai hanya pamer atau gagah gagahan serta pencitraan.

Hal itu disampaikan LSM Insan Totabuan, Sehan Ambaru. Menurutnya tidak ada dampak positif, baik untuk mengatasi aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) ataupun terhadap korban selamat maupun meninggal.

“Yang saya lihat positifnya itu hanya pada anggota DPR serta rombongan. Sedangkan bagaimana tindaklanjut pasca insiden ini tidak jelas. Kunjungan itu hanya gagah gagahan dan pencitraan saja,”Kata Sehan.

Sementara soal dorongan ketua tim kepada JRBM untuk menyantuni korban longsor bagi Sehan tidak jelas “Itu hanya disampaikan kepada awak media. Kalau memang komisi VII mendorong itu harusnya sudah sejak lama JRBM menyantuni korban. Cukup jelas regulasinya dalam PP nomor 11 tahun 2018. Kalau perusahaan tidak mau, DPR berhak mengeluarkan rekomendasi pemberian sanksi lewat Kementerian ESDM, minimal penghentian produksi sementara. Kalau hanya datang untuk meninjau apa pentingnya, yang ada hanya pemborosan uang Negara. Itukan masuk perjalanan dinas. Saat ini warga hanya putuh langkah konkrit dan langsung dirasakan,”Tegas Sehan.

Sementara itu Bara Hasibuan dalam pres rilisnya mengatakan, kalau orang berpendapat terserah mereka. Tapi yang pasti apa yang selama ini dilakukan sebagai wakil Sulawesi Utara yang berada di komisi VII DPR RI adalah murni untuk daerah Sulawesi Utara dan tentunya masyarakat yang ada, termasuk para penambang rakyat.

“Bukan cuma kali ini, saya juga sudah menuntaskan berbagai masalah didaerah tambang lainnya seperti di Minahasa Utara. Dengan menghadirkan teknologi pengolahan emas yang ramah lingkungan dengan melibatkan kementerian LHK dan juga LSM internasional yang bergerak di bidang pertambangan rakyat yang ramah lingkungan,”Terang Bara.

Sementara soal Bakan, Bara mengakui sengaja mengangkat masalah ini ke Pusat dan telah dibahas secara serius di Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan menghadirkan Menteri ESDM RI dan pihak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sudah ada beberapa alternatif rekomendasi yang nantinya akan dibahas secara serius dengan semua stake holder termasuk pihak JRBM, dari hasil Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM. Dalam rangka rekomendasi tersebut maka harus dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung dan mendapatkan informasi apa sesungguhnya yang terjadi di Bakan, sehingga rekomendasi solusi komprehensif yang nantinya dikeluarkan betul-betul berguna utk semua pihak terutama para masyarakat penambang,”Ucap Bara Hasibuan.

Penulis : Abdi F Sutomo