Home / Kotamobagu / Hasil Evaluasi MCP KPK, Kotamobagu Peringkat Enam

Hasil Evaluasi MCP KPK, Kotamobagu Peringkat Enam

Kotamobagu,TeropongBMR.Com – Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang disiapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi Pemerintah Daerah se Indonesia dengan tujuan membantu pencegahan tindak pidana korupsi serta sarana untuk melakukan pengawasan dan monitoring turut memberikan dampak positif bagi upaya pencegahan korupsi.

Sejak dibentuk tahun 2016, aplikasi MCP KPK ini mulai merambah wilayah Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2018. Dari 15 Kabupaten Kota se Sulut ditambah dengan Pemerintah Provinsi telah mengunakan aplikasi ini. Setiap tahunnya KPK melalui Korsupgah atau Koordinasi dan Supervisi melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi MCP ini di masing masing Daerah.

Dalam aplikasi tersebut KPK telah menyiapkan item item yang harus diisi oleh setiap Daerah yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen ASN Daerah.

Dengan adanya aplikasi MCP tersebut setiap real time Pemerintah Daerah melaporkan aktifitasnya. Namun jika dilihat dari presentasi pelaporan belum semua Daerah melaporkan secara real time. Dari data yang dirilis Korsupgah 15 Kabupaten ditambah Pemprov Sulut, urutan pertama ditempat oleh Kabupaten Bolsel dengan presentasi 84 persen, disusul Kabupaten Bolmong 82 persen dan Pemprov Sulut 72 persen.

Adapun Pemkot Kotamobagu masih berada di posisi delapan dengan presentasi 63 persen. Sedangkan Daerah dengan posisi buncit diraih oleh Kabupaten Minahasa.

Menurut Koordinator Korsupgah Sulut presentasi yang ada tahun 2018 menunjuk ada Daerah yang belum memahami proses pelaporan “Sehinga kami perlu turun ke Daerah daerah melihat langsung kendala apa yang dialami. Sehingga tidak perlu khawatir dengan hasil presentasi,”Kata Budi Waluya saat memimpin Rakor Pencegahan Korupsi tahun 2019 di Rumah Dinas Walikota Kotamobagu.

Terpisah Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae saat dimintai tanggapan terkait posisi Pemerintah Kota dalam pelaporan MCP, mengakui bahwa masih ada item penilaian yang belum dipenuhi “Memang ada yang belum terpenuhi seperti Integritas sistem perencanaan dan Penganggaran sedang dalam tahap MOU dengan BPKP dan pemenuhan tenaga APIP masih dalam tahap diklat di BPKP,”Aku Adnan.

Selain itu Adnan juga menargetkan pelaporan MCP tahun 2019 akan meningkat dari tahun 2018 “Tahun ini kita targetkan meningkat dari tahun 2018,”Sambung Adnan.

Penulis : Abdi F Sutomo

Bagikan Berita ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Penurunan Jumlah Positif Covid-19, Kotamobagu Masuk Zona Kuning

KOTAMOBAGU, TBnews – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melakukan ...