DPRD Bolmong Gelar Paripurna LPj APBD Tahun Anggaran 2018

Bolmong,Politik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong, menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Penetapan dan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bolmong Tahun 2018. Rapat Paripurna tersebut  dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling dan didampingi Wakil Ketua, Abdul Kadir Mangkat, di ruang paripurna DPRD Bolmong, Senin(29/07).

Welty dalam sambutannya menyampaikan pihak DPRD terus berupaya bersinegritas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, demi memajukan Pembangunan di daerah ini “Berdasarkan UUD Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UUD nomor 9 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UUD 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah pasal 320 mengamanatkan, bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir,”Ucap Welty.

Lebih lanjut, Welty menambahkan, Kepala daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dalam sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan pada beberapa waktu lalu “Sehubungan dengan itu, maka DPRD telah menindaklanjuti Ranperda yang dimaksud, dengan mengadakan rapat-rapat dengan mitra kerja eksekutif, untuk membahas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2018,”Sambung Welty.

Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Bolmong yang telah selesai membahas, memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan terhadap Ranperda, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Terkait dengan semua masukan dan saran yang disampaikan dalam paripurna ini, sepenuhnya akan menjadi perhatian dan pedoman bagi kami selaku pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini,”Terangnya. (Advetorial)

Penulis : Abdi F Sutomo