Home / Politik / Akademisi Dan Aktivis HMI : Tidak Ada Alasan Pemprov Menunda Pelantikan

Akademisi Dan Aktivis HMI : Tidak Ada Alasan Pemprov Menunda Pelantikan

Sulut,Politik – Belum adanya kepastian pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud periode 2019 – 2024, makin menarik diikuti. Hal inipun tidak hanya menganggu stabilitas keamanan di Kepulauan Talaud, pada Selasa 13/8 siang tadi, terjadi aksi unjuk rasa dari masa pendukung Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga, di kantor Bupati Kepulauan Talaud.

Menanggapi gejolak tersebut, salah satu akademisi Fisip Unsrat, Dr Donald Monintja memberikan pandangnya. Menurutnya dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, memiliki tahapan dan proses “Sesuai PKPU 1/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati setelah ditetapkan maka tahapan selanjunya adalah pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih. Artinya, bila ada hal yang dianggap ada pertanyaan atau persoalan maka wilayah ini juga dapat dipakai. Termasuk pengusulan pengangkatan Bupati, tapi ini tidak dilakukan artinya tidak ada persoalan pada pengusulan calon terpilih,”Terang Donald.

Selain itu, Lanjut Donald pada posisi ini seharusnya KPU mestinya secara kelembagaan mempertanyakan kenapa ditunda, karna pada pengusulan tidak ada masalah “Ini kan produk KPU yg harus dikawal. Artinya suara pemilih teraksentuasi pada posisi KPU dan ini menjadi dasar dari sebuah keputusan demokrasi. Jadi memang tidak ada alasan untuk ditunda,”Sambung Donald.

Disisi lain Donald menilai, lembaga yang tepat untuk meminta fatwa adalah KPU “Bila yang dipersoalkan 1 atau 2 periode sudah selesai proses administrasinya pada saat pencalonan. Nah, inilah yg mendorong supaya meminta fatwa. Mestinya secara kelembagaan KPU yang meminta fatwa bukan Pemprov,”Terang Donald.

Terpisah, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Utara- Gorontalo (SulutGo) Ahmad Syakur, menilai posisi Pemerintah Provinsi ada pada posisi dilematis “Memang kalau dilihat Pemprov Sulut berpegang pada adanya SK Mendagri tahun 2014 soal periodesasi, namun perlu juga diingat, proses Pilkada sudah selesai, tahapan sudah dilewati. Artinya yang ada saat ini tinggal menjalankan keputusan Kementerian Dalam Negeri, soal pengesahan dan pengangkatan Elly E Lasut sebagai Bupati, bahwa kepala Daerah terpilih dilantik, tidak ada alasan menunda pelantikan. Adapun dikemudian hari terdapat permasalahan hokum, SK pengesahan pengangkatan sebagai Bupati bisa ditinjau kembali, tentunya harus mengikuti keputusan hokum yang ada setelah pelantikan itu,”Kata Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga mengigatkan Pemprov Sulut, jika permasalahan ini berlarut larut, ditakutkan berdampak pada keamanan dan stabilitas di Kepulauan Talaud “Jangan sampai penundaan pelantikan ini menganggu keamanan di Kepulauan Talaud. Pemprov harus melihat dampak social dari kebijakan tersebut. E2L inikan pemenang dan sudah pasti mempunyai masa pendukung yang tidak sedikit,”Ucap Ahmad.

Penulis : Abdi F Sutomo

Bagikan Berita ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Bersama Forkopimda, Kapolda Sulut Saksikan Simulasi Tanggap Bencana di Kawasan Megamas

Manado,TBnews – Plt Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni ...