Home / Politik / Terkait Pelantikan E2L Mantap, Ini Pandangan Akademisi Sekaligus Pengamat Politik Sulut

Terkait Pelantikan E2L Mantap, Ini Pandangan Akademisi Sekaligus Pengamat Politik Sulut

Sulut,Politik – Meskipun sudah mengantongi Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, periode 2019 – 2024. Namun adanya Keputusan Mendagri tersebut tidak secara otomatis menjadikan pasangan Elly E Lasut dan Moktar Arunde Parapaga sebagai Kepala Daerah di Kepulauan Talaud.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut masih bersikeras melanjutkan upaya hokum, tentang masa periodesasi Elly E Lasut sebagai kepada Daerah. Sikap keras ini dipertegas oleh Kepala Biro Pemerintahan, Jemmy Kumendong saat dihubung awak media “Pemprov menunggu fatwa Mahkama Agung,”Singkat Kumendong.

Sementara itu akademisi sekaligus pengamat politik Sulut, Ferry Daud Liando memberikan pandangannya terkait dengan diterbitkannya Keputusan Mendagri Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud periode 2019 – 2024 serta langkah hokum yang ditempu Pemprov Sulut.

“Jika secara hukum, pak Elly akhirnya memenuhi kekuatan hukum untuk di lantik, pasti lembaga yang berwenang untuk melantik, apakah gubernur atau Mendagri pasti akan melakukan pelantikan. Kalaupun terjadi penundaan, kemungkinan besar ada bagian bagian yang masih harus diklarifikasi dan diselesaikan. Hal itu dilakukan agar tidak bermasalah di kemudian hari,”Kata Ferry.

Selain itu juga Ferry menjelaskan, jika keputusan diambil dan dikemudian hari cacat prosedur akan berdampak hokum “Sebab jika terjadi cacat prosedur, maka pejabat yang mengeluarkan keputusan akan diperkarakan. Proses pelantikan sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, apalagi jika prosedur hukumnya telah dipenuhi. Namun jika akhirnya terjadi penundaan pelantikan, berarti ada prosedur yang benar benar harus diklarifikasi sebelum pelantikan benar benar harus dilakukan. Agar tidak terjadi polemik yang membesar dan melebar sampai ke masyarakat. Harusnya diperlukan pertemuan tiga pihak yakni, Mendagri, Gubernur dan pihak pak Elly. Ini jalan terbaik untuk mengatasi polemic,”Terang Ferry.

Penulis : Abdi F Sutomo

Bagikan Berita ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pastikan Pelaksanaan Vaksinasi Tidak Ada Kendala, Ketua DPRD Kotamobagu Turun Lapangan

KOTAMOBAGU,TBNEWS – Memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan terhadap ...