Home / Advertorial / Forum Musrenbang Passi Barat, Tahlis Ungkap Alasan Penghapusan Usulan Terdahulu

Forum Musrenbang Passi Barat, Tahlis Ungkap Alasan Penghapusan Usulan Terdahulu

Bolmong,TBnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow sejak pelaksanaan Pra Musrenbang yang digelar beberapa waktu lalu, secara langsung telah menyampaikan soal penghapusan usulan usulan yang telah dimasuk beberapa tahun lalu. Penghapusan usulan tersebut disebab beberapa factor, hal ini disampaik Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Passi Barat, Kamis 30/1 siang tadi.

Menurut Tahlis, dalam tiga tahun terakhir ini gairah masyarakat mengikuti pelaksanaan Musrenbang cukup tinggi “Antusias bapak ibu mengikut Musrenbang  sangat luar biasa, sangat signifikan. Ini menandakan Musrenbang itu bukan lagi formalitasi, Musrembang itu betul betul mengakomidir menganalisis, semua aspirasi yang disampaikan melalui sangadi, dan ini kelihatan sejak 2 tahun lalu dan tahun ini, balai desa selalu penuh,”Ucap Tahlis.

Adapun pelaksanaan Musrenbang tahun 2020 yang penganggaranya di  laksanakan tahun 2021 ada beberapa perubahan yang sangat mendasar “Perubahan yang dimaksud pertama adalah bahwa daftar tunggu kita yang ada di tahun 2019 maupun 2018 tidak bisa lagi digunakan untuk penganggaran 2021, batas terakhir 2020. Kenapa seperti itu, telah terjadi perubahan dalam RPJMN secara nasional. Sejak Presiden dan Wakil Presiden dilantik tahun lalu, bangsa Indonesia punya RPMN yang baru, sehingga secara otomatis Kabupaten dan Kota se Indonesia sudah harus menyesuaika RPJMD – nya,”Terang Tahlis.

Sebab, Tahlis menjelaskan RPJMD tidak bisa bertentang dengan RPJMD Provinsi dan Pusat “Secara otomatis RPJMD-nya direvisi. RPJMD kita 2017 – 2022 masa berlakunya 5 tahun, tpi RPJMD itu tidak bisa bertentangan dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Ada usulan yang dahulu di RPJMD kita masuk prioritas saat ini tidak lagi masuk prioritas, dan paling pokok itu perubahan target indicator. Tetapi tidak merubah secara keseluruhan hanya sekitar 80 sampai 90 persen. Akibat dari perubahan RPJMD itu ada perubahan beberapa nomeklatur kegiatan,”Jelas Tahlis.

Selain itu, Tahlis menambahkan, akibat dari perubahan RPJMN dan RPJMD  kemudian mempengaruhi kegiatan kegiatan di daftar tunggu mulai tahun 2018, 2019, dan2020 “Meskipun secara substansi yang ditujuh sama tetapi judul kegiatan sudah berbeda. Dalam system e-Planning bila judul kegiatan berbeda aplikasi tidak bisa menarik itu ke e-Budgeting. Substansinya sama tapi judulnya beda, sehingga tidak bisa ditarik untuk penganggaran,”Ungkap Tahlis.

Sekedar informasih hadir dalam pelaksaan Musrenbang Kecamatan Passi Barat, Anggota DPRD Dapil III, Saidin Mokginta, Kepala Bappeda, Yarlis Hatam, Kepala BKD, Rio Lombone, Kepala Dinas PUPR, Channy Wayong, Kepala Dinas Perkebunan, Taufik Mokoginta, Kepala DLH, Abdul Latif, Kepala Dinas Pariwisata, Camat Passi Barat, Marif Mokodompit, Kapolsek Passi, Para Sangadi dan Perangkat Desa. (Advetorial)

Penulis : Abdi F Sutomo

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Aleg DPRD Bolmong Mulai Serap Aspirasi

Bolmong,TBnews – Reses sebagai salah satu sarana bagi ...