Home / Advertorial / Akomodir Sejumlah Aturan, Pemkab Bolmong Gelar Musrenbang RPJMD Perubahan

Akomodir Sejumlah Aturan, Pemkab Bolmong Gelar Musrenbang RPJMD Perubahan

Bolmong,TBnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow, kembali melaksanakan Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 – 2022, yang dilakukan secara virtual.

Kegiatan yang dibuka dan ikuti oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yasti S Mokoagow, Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Wakil Bupati, Yanny R Tuuk, Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling, Sekretaris Daerah, Tahlis Gallang, pimpinan OPD, dan para Camat digelar melalui aplikasi Zoom Meeting disejumlah tempat.

Yasti dalam sambutannya menyampaikan, meski di tengah-tengah pandemi Covid-19, namun Pemkab tetap konsisten dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, lebih khusus pengabdian kepada daerah “Musrenbang perubahan yang dilaksanakan ini sangat penting dan strategis, sebagai forum bagi kita semua selaku pemangku kepentingan di daerah,”Kata Yasti.

Dijelaskannya dokumen RPJMD Bolmong tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.

“Pasal 264 ayat 5 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,”Jelas Yasti.

Selanjutnya Yasti menyampaikan hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD Bolmong, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJD Bolmong tahun 2017-2022. Selain itu, terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir berbagi peraturan lainnya. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor: 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reveu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

“Saya berharap dokumen perubahan RPJMD yang akan dihasilkan nanti, telah melalui penyelarasan terhadap masalah dan isu strategis yang dihadapi saat ini, serta dinamika perkembangan peraturan yang ada, sebagai pedoman bagi kita dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, dokumen perubahan RPJMD ini dapat menjadi pendorong bagi pemerintah, dalam meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien,”Terangnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi, Ir Denny Karow menyampaikan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis untuk mengarahkan investasi pembangunan di Kabupaten Bolmong, sehingga menjadi sangat startegis bagi kita semua. Ada beberapa hal yang harus kita bahas, hal hal yang mendasari sebagaimana yang disampaikan Bupati Bolmong, bahwa ada kebijakan Pemerintah pusat yang mengalami perubahan karena kondisi yang kita hadapi saat ini terutama pandemic covid-19. Ada beberapa arahan dari Pemerintah pusat yang ditujukan bagi Pemerintah daerah, Provinsi Sulut dan tentunya Kabupaten Bolaang Mongondow yang ada didalamnya.

“Pertama Sulut ditetap sebagai superhap untuk Indonesia Timur, ini juga perlu diantisipasi oleh Kabupaten Bolmong yang hari ini melakukan perubahan RPJMD. Selain itu Sulut ditetapkan super prioritas dalam pengembangan pariwisata. Didalam RPJMD Bolmong diatur dan ditetapkan bagaimana kita untuk bersama mewujudkan superprioritas di Sulut,”Ucapnya.

“Selain itu kami sampaikan juga, Gubernur Sulut dalam perjuanganya untuk menetapkan salah satu kawasan Industri di Bolmong yaitu Kimong, sehingga ini juga jangan dilupakan untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan ini. kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan infrastruktur yaitu rencana pembangunan bandara di Bolmong, ini jangan sampai dilupakan agar dicantumkan dalam dokumen perubahan RPJMD,”Terangnya.

Terpisah Kepala Bappeda Bolmong, Yarlis Awaludin Hatam menambahkan, Musrenbang perubahan RPJMD butuh masukkan atau umpan balik, untuk kesamaan pandangan tentang tujuan dan sasaran perubahan PRJMD tahun 2017-2022, dengan data dan informasi yang memadai. Sehingga, akan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, dapat dipublikasikan, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bolmong.

“Perubahan ini mulai akan disusun oleh semua perangkat daerah sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022. Sehingga, setiap dokumen perencanaan yang disusun, memiliki sinkronisasi dan saling mendukung antara satu dokumen dengan dokumen lainnya,”Pungkasnya. (Adve)

Bagikan Artikel ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sudah Ada Perda, Balai PKB Bolmong Mulai Layani Uji Kendaraan

Bolmong,TBnews – Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) milik ...