Home / Hukum & Kriminal / Potensi Dugaan Korupsi, Sejumlah Warga Datangi SPKT Polda Sulut Terkait Kasus Keluarga yang “Dicovidkan”

Potensi Dugaan Korupsi, Sejumlah Warga Datangi SPKT Polda Sulut Terkait Kasus Keluarga yang “Dicovidkan”

Manado, TBnews – Maraknya kasus kematian pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit yang diduga “dicovidkan” untuk menerima anggaran dana Covid-19, mulai ramai di berbagai daerah termasuk di Kota Manado.

Sejumlah keluarga pasien yang diduga di “covidkan” oleh pihak rumah sakit mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulut untuk konsultasi mengenai laporan yang akan diberikan kepada pihak kepolisian.

Salah satu keluarga yaitu M yang tinggal di Kabupaten Minahasa Utara mengatakan, mereka tidak percaya pihak rumah sakit yang telah menetapkan anaknya meninggal dunia dengan status Covid-19 padahal saat masuk rumah sakit B dari rumah sakit rujukan A anaknya bukan pasien Covid-19 sehingga kami keluarga menolak “dicovidkan”.

“Ini ada apa ini, anak kami meninggal langsung diberikan status Covid-19 dan di karantina padahal penyakit awalnya ketika dikarantina tidak diberikan tindakan, sehingga kondisinya lemah, hingga akhirnya meninggal, kami keberatan, karena itu kami datang untuk konsultasi di Polda melaporkan dugaan permainan di rumah sakit yang mengkovidkan pasien,” ungkap M di Polda Sulut yang meminta namanya tidak disebutkan.

Polda Sulawesi Utara

Sementara itu Kapolda Sulut melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast SIK mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi yang terjadi di sejumlah daerah namun sejauh ini untuk di Sulut belum mendapat laporan itu.

“Namun Polda Sulut siap menerima laporan masyarkat terkait kasus Dana Covid-19 atau dugaan pasien “dicovidkan” untuk menpatkan keuntungan, sehingga bisa terjadi potensi dugaan korupsi,” kata Kombes Jules Senin (12/10/2020).

RSUP Prof RD Kandou Manado

Sedangkan pihak rumah sakit umum pusat (RSUP) Prof RD Kandou Manado melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dr Hanry Takasenseran mengatakan, setiap pasien yang datang atau dirujuk ke RSUP Prof Kandou selama Covid-19 telah dilakukan tracing sehingga dari awal sudah bisa ditangani oleh tim medis ketika pasien berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sehingga kalau didapat ada gejala Covid-19 maka pasien yang bersangkutan dilakukan karantina, kemudian di Swab Test sebanyak dua kali untuk memastikan pasien yang bersangkutan positif Covid-19 atau tidak.

“Kalau dia pasien Covid-19 tetap dilakukan karantina, dan kalau meninggal dimakamkan dengan protokol Covid-19, kalau negatif discarden atau dibatalkan. Jadi penentuan dia pasien Covid-19 atau tidak itu ada di penanganan awal saat pasien masuk rumah sakit dibagian IGD. Semua sesuai SOP, jadi tidak sembarang diberikan status Covid-19,” kata dr Hanry.

Foto : Sumber ICW.

Sedangkan menyangkut dana Covid-19 Hanry menyatakan, untuk semua itu sudah ada pendataan, ketika pasien ditetapkan sebagai Covid-19 pihaknya mengajukan anggaran pemerintah melalui instansi terkait, kemudian dilakukan audit menyangkut data dan keabsahannya, jadi tidak serta merta diberikan data Covid-19 baru pihak terkait mencairkan dana tersebut.

“Itu butuh proses verifikasi data dan audit yang jelas, jadi tidak mungkin pihak rumah sakit meminta anggaran jika tidak ada data lengkap. Pengajuan anggaran berdasarkan sistem klaim seperti BPJS, semua sudah sesuai aturan dan mekanisme yang jelas,” ujar Kabid Pelayanan Medik RSUP Prof Kandou, Senin (12/10/2020).

Indonesia Corruption Watch

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Wanna Alamsyah mengungkapkan, hasil penelitian ICW sejak April -Juli 2020 bahwa potensi korupsi bisa terjadi pada Alat Material Kesehatan (ATMALKES) pada Covid-19, mulai dari pengadaan, tender, perawatan di rumah sakit hingga distribusi ke daerah.

Foto : Sumber ICW.

Ia mencontohkan pada salah satu ATMALKES yaitu alat pelindung diri (APD) yakni Masker. Dimana Rata-rata realisasi APD yang telah didistribusikan selama 5 (lima) bulan hanya sebanyak 1,8 juta atau sekitar 38 persen.

Realisasi masker bedah hanya sekitar 36 persen darikebutuhan. Padahal kapasitas produksi nasional Masker
Bedah sekitar 2,8 miliar lembar.

“Terdapat gap yang sangat timpang antara kebutuhan dengan realisasi terkait dengan ALMATKES,” kata Wanna.

Ia mengatakan, itu baru satu contoh temuan dan belum kasus baru yang bermunculan seperti pasien yang diduga “dicovidkan” sehingga bisa menambah kasus lainnya, karena disitu ada penggunaan alat kesehatan seperti ventilator, perawatan dirumah sakit, biaya selama diisolasi, hingga jika pasien Covid-19 meninggal.

“Ada biaya kantong jenazah, biaya petih jenazah, biaya disinfektan, mobil ambulance, dll, semua itu masuk dalam biaya pergantian kesehatan yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak rumah sakut, sehingga butuh institusi terkait untuk melakukan pendalaman kasus ini,” jelas Wanna Divisi Hukum Monitoring ICW.

Foto : Sumber ICW.

Wanna berharap Indonesia bisa cepat bebas dari Covid-19 agar tidak merugikan semua pihak dan tidak menimbulkan dampak korupsi yang besar dan meluas.

Penulis : Tim Redaksi
Editor : Ishak Kusrant

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Apresiasi Untuk Kapolsek Tamako Makamkan Jenazah Covid-19 yang Sempat Ditolak Warga

Tamako,TBnews – Aksi keberanian ditunjukkan oleh Kapolsek Tamako ...