Home / Bolmong / Wakil Bupati Dalam Sidang PTSL, Deker Minta Redistribusi Tanah Objek Landreform Harus Terencana dan Sistematis

Wakil Bupati Dalam Sidang PTSL, Deker Minta Redistribusi Tanah Objek Landreform Harus Terencana dan Sistematis

Bolmong,TBnews – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PTSL). Kegiatan ini bertempat di ruang rapat Sekretariat Daerah, Pemkab Bolmong.

Kegiatan ini dibuka Assiten I, Deker Rompas mewakili Bupati Bolaang Mongondow. Dalam kesempatan itu Deker meminta redistribusi tanah objek landreform harus terencana dan sistematis. Dia juga mengapresiasi pelaksanaan program tersebut, sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, kepada masyarakat penerima redistribusi tanah di Bolmong.

Bahkan kata dia, kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah objek landreform kepada masyarakat, harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. “Kegiatan redistribusi tanah bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki tanah, dapat memiliki tanah untuk dikerjakan secara aktif sesuai dengan profesinya masing-masing,” ucap Deker.

Lebih lanjut ia berharap agar panitia mempertimbangkan landreform agar memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal itu kata dia, agar supaya masyarakat termasuk petani dan penggarap tidak terkena ketentuan tanah absente.“Atau, tanah pertanian yang terletak atau berjauhan dengan domisili petani dan penggarap,” tuturya.

Untuk tetap menjaga terlaksananya tujuan dari redistribusi tanah itu, Yasti juga mengigatkan kepada para Camat dan Sangadi agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk petani dan penggarap agar jangan sampai terjadi pemindahan hak atas tanah tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya.

“Dan, kalaupun terjadi pemindahtanganan, harus memenuhi jangka waktu yang ditentukan serta memperoleh izin dari pihak kantor pertanahan,” pungkas dia. (**)

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Maret Pemilihan BPD di Gelar di 200 Desa, Prokes Jadi Syarat Utama

Bolmong,TBnews – PemilihanKetua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ...