Home / Boltim / Launching Penggunaan DD Dan Penyerahan BLT, Pemkab Boltim Minta Penggunaan DD Sesuai Permendes

Launching Penggunaan DD Dan Penyerahan BLT, Pemkab Boltim Minta Penggunaan DD Sesuai Permendes

BOLTIM,TBnews – Bertempat di gedung BPU Desa Tutuyan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Kamis (22/04) melaksanakan kegiatan Launching Penggunaan Dana Desa (DD) dan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2021.

Hadir dalam kegiatan, Asisten II M R Alung mewakili Bupati Boltim sekaligus membuka kegiatan tersebut. Hadir juga, Asisten I Priyamos, Kepala Dinas PMD, Staf Ahli Bupati, para Camat se Kabupaten Boltim dan perwakilan penerima BLT dari tiap Desa.

Bupati dalam sambutannya yang di bacakan  Asisten II M R Alung, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati. “Sebelum membacakan Sambutan Bupati ini, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dan pemakluman, karena sedianya Pak Bupati atau Pak Wabup akan hadir bersama kita di tempat ini, namun karena beliau masih ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya, sehingga beliau memberi mandat kepada Saya untuk hadir pada kegiatan ini,” ucap Alung.

Bahkan menurut Alung, Dana Desa saat ini sudah menjadi primadona bagi Desa dalam penyusunan APBDes. Hal ini disebabkan Dana Desa menjadi sumber dana paling besar di tiap Desa dalam program pembangunan Desa. Sehingga di tahun 2021, prioritas penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan Permendes Nomor 13 tahun 2020, yaitu program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa, baik dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, revitalisasi Bumdes dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Prioritas lainnya berhubungan dengan Covid-19. Yakni dengan adanya alokasi sebesar 8 persen dari total Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19, termasuk didalamnya alokasi BLT bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh pandemi ini,” sambungnya.

Bupati juga berharap, yang masuk dalam KPM di tiap-tiap Desa, benar-benar telah diseleksi secara objektif, transparan, dan memenuhi kriteria sesuai aturan yang berlaku.

“Hingga kini masih ada laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa KPM yang tidak memenuhi kriteria atau tidak layak, tapi masuk dalam daftar penerima. Untuk itu, dalam waktu dekat Pemerintah Daerah akan turun langsung melakukan monitoring terkait laporan itu,” harapnya.

Selain itu Bupati juga meminta Dinas PMD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Inspektorat Daerah, agar dapat berkolaborasi dengan baik guna membantu desa dalam perencanaan keuangan sampai pada pertanggungjawabannya.

“Masih banyak PR yang harus kita wujudkan di tingkatan Desa, guna mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, Pemerintah Desa juga wajib untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh stakeholder terkait, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” pungkasnya (**)

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Terima WTP Ke 8 Kali, SSM Akui WTP Adalah Upaya SKPD

BOLTIM,TBnews – Untuk ke-8 kalinya Pemerintah Kabupaten Bolaang ...