Home / Advertorial / Terima Kunjungan Kepala BKKBN Pusat, Yasti Paparkan Penurunan Angka Stunting

Terima Kunjungan Kepala BKKBN Pusat, Yasti Paparkan Penurunan Angka Stunting

BOLMONG,ADVETORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow menerima kunjungan kerja Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo bersama Wakil Gubernur Sulut, Steven O E Kandouw, dan Wakil Ketua TPP PKK Provinsi Sulut. Kunjungan tersbeut diterima langsung Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny R Tuuk, di Rumah Dinas Bupati Desa Lalow, Kecamatan Lolak.

Selain itu hadir juga Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Sekda Bolmong Tahlis Gallang, Kapolres Bolmong AKBP Nova Irone Surentu dan unsur Forkopimda lainnya.

Yasti dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Bolmong mengapresiasi serta memberikan ucapan terima kasih atas kunjungan tersebut di Bolmong.“Di tengah kesibukan dan agenda kerja yang begitu padat, masih sempat berkunjung dan bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Bolmong, dalam rangka membangun sinergitas dan koordinasi yang baik untuk pelaksanaan tupoksi BKKBN RI serta tupoksi Pemprov Sulut sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat,” ucap Yasti.

Dalam kesempatan tersebut Yasti memaparkan di hadapan Kepala BKKBN RI goegrafis Kabupaten Bolmong, dimana menurutnya Kabupaten Bolmong merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulut dengan luas wilayah 3.517 Kilometer persegi. “Hampir 27 persen luas wilayah Provinsi Sulut, dan terdiri dari 200 Desa, 2 Kelurahan, 15 Kecamatan dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 251.355 jiwa,” papar Yasti.

Yasti juga memaparkan, program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana di Bolmong dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Bolmong, yang memiliki 23 ASN Daerah dan 4 ASN Pusat, tenaga lini lapangan PPKBD sebanyak 202 orang dan Sub PPKBD sebanyak 886 orang.

“Pelayanan KB baru pada tahun 2020 sebanyak 1.806 Akseptor atau 24,48 persen dan pembinaan KB aktif sebanyak 38.131 Akseptor atau 81,27 persen. Sedangkan pelaksanaan program dilaksanakan di 29 kampung KB, 103 kelompok kegiatan dan 23 kelompok target program prioritas Nasional,” terangnya.

Lanjutnya, tahun 2019 lalu, Bolmong ditetapkan sebagai Lokasi Khusus (Lokus) penanganan stunting, dimana selaku Bupati telah menandatangani MoU penurunan stunting, dan tahun 2021 telah memasuki tahun ketiga Lokus penurunan stunting. Sehingga diharapkan di akhir RPJMN tahun 2024 nanti Bolmong sudah bebas dari permasalahan stunting.

“Angka stunting Bolmong di tahun 2020 kurang lebih ada 173. Dan saat ini tinggal 87 anak penderita stunting dalam arti sudah turun 50,58 persen, mudah-mudahan sesuai dengan target Nasional di tahun 2024 nanti, Bolmong bebas dari Stunting,” sambung Yasti.

Sementara itu, Kepala BKKBN-RI, Hasto Wardoyo dalam sambutnya menerangkan, BKKBN mengemban tugas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Pak Presiden Jokowi memberikan nasehat kepada kami agar tidak melakukan Business As Usual, dan jangan hanya sanding tapi harus deliverd artinya setetes ataupun sekecil anggaran harus sampai pada rakyat. Makannya anggaran yang dulu diberikan oleh BKKBN Pusat untuk layanan kontrasepsi untuk perwakilan BKKBN Provinsi, kita pindahkan ke Kabupaten Kota dalam hal ini setiap OPD KB terkait, mulai dari anggaran penggerakan pelayanan kontrasepsi dan anggaran pelayanan lainnya dalam bentuk DAK fisik dan BOKB langsung kuta serahakan ke instansi pemerintah daerah, supaya anggaran tersebut tepat sasaran,” kata Hasto Wardoyo.

Tak hanya itu, ia mengatakan, tugas selanjutnya yang diberikan oleh Presiden Jokowi yakni, upaya untuk mengelola kasus stunting. Dan pihaknya pun dalam usulan kepada Kementrian Keuangan, anggaran tersebut dituangkan dalam bentuk DAK baik fisik maupun yang non fisik atau BOKB. “Itu juga akan langsung diserahkan kepada Dinas KB Daerah, jadi sukses atau tidaknya program BKKBN di Kabupaten Bolmong tergantung dari instansinya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Presiden Jokowi saat ini tengah menekankan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Sekarang ini kualitas SDM menjadi sangat penting, dan salahsatu menjaga kualitas yakni jarak lahir antara pertama dan yang berikutnya minimal 3 tahun. Kalau jaraknya kurang dari 3 tahun, terbukti banyak jurnal yang yang melaporkan bahwa anak menjadi stunting dan autis,” tambahnya.

Selain itu, dirinya mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar terus menasosialisasikan stunting ini ke masyarakat karena, anak yang stunting memiliki 3 ciri-ciri, yang pertama pendek atau kerdil, kedua kecerdasannya dibawa rata-rata dan terakhir kalaupun dia tua, mudah terkena penyakit seperti kardiovaskular seperti strok, serangan jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kencing manis. “Oleh karena itu kita cegah jangan sampai generasi kita lahir stunting,” pungkasnya. (**)

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Empat Tahun Bekerja Untuk Bolmong, Yasti – Yanny Torehkan Prestasi

BOLMONG,TBnews – Semenjak dilantik sebagai Bupati dan Wakil ...