Home / Advertorial / Soal Batas Bolmong – Bolsel, Pemkab Bolmong Bertahan Pada Kesepakatan Adat Tapa’Mosolag Dan Puncak Toliomu

Soal Batas Bolmong – Bolsel, Pemkab Bolmong Bertahan Pada Kesepakatan Adat Tapa’Mosolag Dan Puncak Toliomu

BOLMONG,ADVETORIAL – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Wilayah mengelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kamis (14/10). Pertemuan yang dihadiri dua pimpinan daerah tersebut digelar di Hotel Best Western Lagoon, Kota Manado.

Hadiri mewakili Ditjen Bina Administrasi Wilayah, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Sugiarto,SE, M.Si didampingi Asisten Pemerintah dan Kesejateraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dr Denny Mangala, M.Si.

Rapat yang sudah digelar untuk kesekian kali itu, rupanya belum menemukan kesepakatan bersama, sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkama Agung nomor. 75P/HUM/2018. Dalam putusannya MA mengamanatkan mengakomodir dua kesepakatan batas adat sebelumnya yaitu di tahun 2004 dan kesepakatan adat tahun 2008.

Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow lewat keterangan tertulis kembali mempertegas komitmenya menghormati kesepakatan adat batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. “Pemkab Bolmong telah berkomitmen untuk menghormati dan memperjuangkan kesepakatan adat sebelumnya baik di Tahun 2004 (Tapa’ Mosolag) dan 2008 (Puncak Toliomu).” Ucap Yasti.

Sikap tegas Bupati Bolaang Mongondow tersebut bukan tanpa dasar, menurut Yasti dibatalkannya Permendagri Nomor 40 tahun 2016 alasannya adalah Kesepakatan adat tersebut “Menjadi salah satu pertimbangan Hakim MA dalam memutus permohonan Judicial Review kami, dan telah sangat jelas secara materil mengapa Permendagri 40/2016 dibatalkan karena mengesampingkan kesepakatan adat yang telah ada sebelum UU pemekaran.”tegas Yasti.

Namun meskipun dalam rapat tersebut belum tercapai kesepakatan antara Pemkab Bolmong dan Bolsel. Bupati Bolaang Mongondow memberikan apresiasi langkah Kemendagri dalam memfasilitasi penyelesaian batas daerah “Secara umum seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami mengapresiasi langkah dari Kemendagri dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan batas antar kedua daerah.” Ungkap Yasti.

Sementara itu Assiten I Bidang Pemerintah Deker Rompas mengatakan, dalam pertemuan tersebut yang difasilitasi Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sudah terdapat kesepakatan batas untuk 36 titik koordinat, namun kesepakatana itu tidak untuk 4 titik koordinat.

“Dalam pertemuan telah ada kesepakatan batas menyangkut 36 Titik Koordinat yang sebelumnya memang telah disepakati kedua daerah. Tapi kedua daerah tidak mendapatkan titik temu untuk 4 titik koordinat yakni garis batas antara PBU 30 s/d PBU-25 dimana Pemkab Bolsel masih mengacu terhadap UU 30/2008 (Ttg pembentukan Kabupaten Bolsel), sedangkan Pemkab Bolmong mengacu ke Putusan MA No. 75P/HUM/2018 dimana mengakomodir 2 kesepakatan Batas adat sebelumnya yaitu di Tahun 2004 (Tapa’ Mosolag) serta kesepakatan adat Tahun 2008 (Puncak Toliomu) maka untuk itu kedua daerah sepakat menyerahkan urusan ini ke Kemendagri untuk diambil keputusan atasnya.” Beber Deker.

Lebih lanjut Deker menyampaikan tidak tercapainya titik temu tersebut, telah dituangkan dalam Berita Acara dan keterangan tersebut dituangkan dalam point 3 huruf a dan b “Atas tidak tercapainya kesepakatan tersebut, alasan kami ada beberapa yakni: Dalam UU 30/2008 dijelaskan bahwa Mengenai Batas Daerah akan diatur kemudian dengan Permendagri, dan Lampiran UU 30/2008 tersebut hanyalah peta indikatif yang tidak memiliki titik koordinat, sehingga bagi kami menjadikan UU 30/2008 sebagai dasar lemah secara hukum dan argumentasi.”Sambung Deker.

“Kami juga telah mengajukan beberapa bukti tambahan untuk memperkuat argumentasi serta data-data menyangkut batas daerah antar kedua daerah. Bahwa kami memahami betul Permendagri 141/2018 telah mengatur hal tersebut dimana dalam (Pasal 29) “Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan : Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dan/atau Aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.”Jelasnya.

Deker pun yakin Kemendagri akan memutus persoalan tersebut dengan arif dan bijaksana “Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami meyakini Kemendagri akan memutuskan permasalahan ini secara arif, bijaksana dan tentu dengan mempedomani Ketentuan Per UU yang berlaku. Untuk itu kami optimis Permendagri baru yang akan terbit nanti akan mengakomodir Kesepakatan Batas Adat bagi kedua daerah.” Pungkasnya.

 

Penulis : Abdi F Sutomo

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Pelaku Usaha di Bolmong Ikut Bimtek Kemudahan Berusaha

BOLMONG,TBNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow mengelar ...