Home / Bolmong / Terima Undangan Dari Kemendagri Terkait Penyelesaian Tapal Batas, Pemkab Bolmong Harap Permendagri 141 Tahun 2017 Jadi Acuan

Terima Undangan Dari Kemendagri Terkait Penyelesaian Tapal Batas, Pemkab Bolmong Harap Permendagri 141 Tahun 2017 Jadi Acuan

BOLMONG,TBNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow melalui Asisten I Bidang Pemerintah Deker Rompas menyampaikan, pihaknya telah meneri undangan radiogram dari Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan percepatan penyelesaian penegasan segmen batas.

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini akan difasilitas Kemendagri bertempat Hotel Best Western Lagoon, Manado, Kamis 14/10 esok.

Menurut Deker, pihaknya sangat antusias dilaksanakanya pertemuan tersebut. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan dokumen berkaitan dengan segmen batas “Pemkab Bolmong sangat antusias atas diagendakannya rapat tersebut, dan akan membawa serta semua dokumen yg dimiliki mengenai segmen batas Bolmong dan Bolsel.” Kata Deker.

Terkait dengan penyelesaian batas daerah ini pihaknya berharap Kemendagri dapat mengunakan Permendagri 141 tahun 2017 sebagai acuan “Pemkab Bolmong berharap Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah akan menjadi acuan penyelesaian batas daerah, dan berharap mendapatkan hasil terbaik tentunya sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Lebih lanjut Deker memohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Bolmong sehingga persoalan batas daerh dapat selesai “Mohon doa restu dari masyarakat Bolmong, semoga perjuangan utk menyelesaikan batas daerah bisa di selesaikan dengan baik.” Harapnya.

Sekedar informasi, persoalan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah berlangsung sejak 2018. Dimana Pemkab Bolmong mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Permendagri Nomor 40 tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pengajuan JR tersebut diterima oleh Mahkama Agung, serta secara otomatis membatalkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2016. Meskipun sudah dinyatakan tidak dapat digunakan lagi, namun Kemendagri hingga kita belum menerbitkan Permendagri penganti.

Penulis : Abdi F Sutomo

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Yasti Ajak TV Kabel Dan Radio di Bolmong Kantongi Perizinan

BOLMONG,PEMERINTAHAN – Banyaknya jumlah sambungan TV Kabel dan ...