Home / Boltim / Prihatin Dengan Penghapusan Tenaga Honorer, Sachrul : Pengangguran Akan Bertambah

Prihatin Dengan Penghapusan Tenaga Honorer, Sachrul : Pengangguran Akan Bertambah

BOLMONG – Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto S.Sos,. M.Si,. menaruh perhatian serius terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer.

Mantan wartawan media cetak itupun berharap pemerintah pusat menunda penghapusan tenaga honorer di berbagai daerah mulai November 2023.

Penyampaian soal honorer itu di katakan Bupati Sam Sachrul Mamonto (SSM) saat mengelar pertemuan bersama dengan beberapa awak media pada Senin, 20 Juni 2022.

Bupati Boltim menilai pemerintah pusat harus jeli melihat kebutuhan di daerah, sebelum menurunkan kebijakan soal penghapusan tenaga honorer.

Bupati Boltim memandang kondisi tiap daerah atau kabupaten dan kota di Indonesia berbeda-beda.

Baik itu kondisi lokal dalam pelayanan pemerintahan daerah, tantangan, masalah, maupun potensi yang di miliki masing-masing daerah.

“Berharap penghapusan tenaga honorer mulai 2023, harus benar-benar di dasarkan pada data dan kajian dampak dari keputusan tersebut,” kata Bupati Boltim.

Tak hanya itu, Bupati sampaikan ketika di berlakukan penghapusan tenaga honorer akan menimbulkan masalah baru terutama soal bertambahnya daftar pengangguran bahkan di seluruh daerah wilayah Republik Indonesia.

“Yang pasti kebijakan ini akan menambah beban daerah. Kasihan anak-anak daerah kita. Mereka membutuhkan pekerjaan. Ketika itu di tiadakan maka angka pengangguran akan terus bertambah, sementara lapangan kerja kecil,” ungkapnya.

Untuk itu, meminta kepada pemerintah pusat agar bisa melihat kembali terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer.

“Presiden tidak boleh memandang sebelah mata anak-anak daerah. Dan saya yakin, kepala  daerah lain akan sepakat dengan pengkajian kembali terkait penghapusan honorer. Semoga presiden pertimbangkan kembali penghapusan tenaga honorer,” pungkasnya.

Sekedar informasi, rencana penghapusan tenaga honorer yang terhitung 28 November 2023 mendatang telah dituangkan dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Sebagaimana bunyi dalam poin 6 huruf b tersebut: Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. (**)

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Dekatkan Pelayanan di Pelosok Desa, Bupati Sachrul Berkantor di Desa Dan Kecamatan

BOLTIM – Setiap pemimpin memiliki tujuan mendekatkan pelayanan ...