Home / Boltim / Kewajiban BPHTB Belum Diselesaikan, PT ASA Boltim Diduga Hambat Pembangunan Daerah

Kewajiban BPHTB Belum Diselesaikan, PT ASA Boltim Diduga Hambat Pembangunan Daerah

BOLTIM – PT Arafura Surya Alam (ASA) Kabupaten Bolaang Mongondow selaku perusahaan tambang belum memiliki itikad penyelesaian BPHTB sebagai kewajibannya terhadap Kabupaten Boltim.

Hal itu pula jadi perhatian serius Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto.

Padahal perusahaan tambang yang berlokasi di Kecamatan Kotabunan itu telah lama menyelesaikan proses ganti rugi lahan warga.

“PT ASA harus segera memenuhi kewajibannya ke Pemda Boltim. BPHTB merupakan salah satu Pendapat Asli Daerah (PAD) kita.” Ungkap Bupati Sachrul.

Bahkan orang nomor satu di Kabupaten Boltim itu mengungkapkan, akibat sikap PT ASA tersebut, menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK RI beberapa waktu lalu.

“Hasil audit BPK, ada penerimaan daerah lewat BPHTB, namun hingga hari ini belum ada itikad baik dari PT ASA untuk membayarnya. Saya minta perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka,” Tegas Sachrul.

Bupati menambahkan, langkah yang di lakukan PT ASA akan menghambat pembangunan di Kabupaten Boltim.

“BPHTB ini akan kita gunakan untuk pembangunan daerah, jika hal ini belum tuntaskan, artinya PT ASA menghambat pembangunan di Boltim,” Jelas Sachrul.

Hal yang sama juga di katakan Asisten I Pemkab Boltim Priamus. Dirinya mengatakan, sudah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membahas persoalan ini.

“Saya mewakili Bupati sudah melakukan pertemuan dengan PT ASA, pada Kamis kemarin, namun total luas area yang sudah di lakukan proses ganti rugi lahan oleh perusahaan belum bisa mereka pastikan. Perusahaan berdalih baru melakukan perjanjian kontrak kerja dengan masyarakat,”Terang Priamus.

Dirinya pun meminta agar jangan ada hal-hal yang sengaja di tunda bahkan di sembunyikan oleh pihak perusahaan.

“Jika baru sebatas perjanjian kontrak kerja, artinya ganti rugi lahan belum di lunasi. Namun yang terjadi di lapangan sudah banyak proses ganti rugi lahan milik masyarakat yang sudah selesai di laksanakan,”, Kata Priamus.

Hasil penelusuran media ini, sudah sebanyak 1.917.564,78 m² yang sudah selesai di laksanakan proses ganti rugi lahan oleh pihak PT ASA kepada masyarakat di lima desa yakni Desa Bulawan, Bulawan Satu, Bulawan Dua, Kotabunan dan Kotabunan Barat.

Perlu di ketahui, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini di tanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual. Untuk tarif BPHTB sendiri adalah 5% dari harga jual yang di kurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

EDITOR : Abdi Firmansyah Sutomo

 

Bagikan Berita ini
x

Check Also

Bupati Sachrul Mamonto Bersama Istri Hadiri Halal bi Halal Dan Ketupatan Di Tujuh Desa, Gunakan Mobil Hingga Motor Sapa Satu Persatu Warga

TEROPONGBMR.COM – Meskipun Idul Fitri 1444 H telah ...